DPRA Bentuk Tim Inventarisasi Obligasi

248

BANDA ACEH – Anggota Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4) menyepakati untuk membentuk satu wadah guna menginventarisasi keberadaan obligasi (surat pinjaman uang dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan) masyarakat Aceh untuk pembelian pesawat pertama Indonesia jenis Dakota RI-001 setelah kemerdekaan RI.

Wadah itu dinamai Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia. “Tugas tim ini di samping melakukan inventarisasi juga akan kita verifikasi keasliannya (obligasi) apakah asli ataupun paslu,” kata Ketua Banmus DPRA, Muharuddin dalam konferensi pers seusai rapat tertutup.

Muharuddin yang diampingi Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan menyebutkan bahwa wadah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRA dan dibantu wakil ketua yang dijabat para wakil ketua DPRA, sekretaris dijabat Sekwan, dan anggota terdiri atas para ketua fraksi dan komisi.

Dia jelaskan, tujuan pembentukan wadah tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri memperjuangkan obligasi tersebut. Bahkan pihaknya akan meminta bantu pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkaji keaslian dari oblikasi tersebut.

“Ternyata banyak sekali obligasi yang dimiliki masyarakat Aceh. DPRA memandang ini perlu menjembatani masyarakat. Sebenarnya ini tugas dari eksekutif, tapi kami lihat belum ada aksi apa pun dari Pemerintah Aceh maka terpanggil kami dari DPRA untuk menjembatani masyarakat,” ulasnya.

Muharuddin mengimbau kepada masyarakat Aceh atau ahli waris yang memegang obligasi untuk segera melaporkan kepada DPRA. Setelah semua terkumpul, tim tersebut nantinya akan melakukan verifikasi keaslian obligasi dengan melibatkan para pakar dibidangnya.

Politisi Partai Aceh itu menyatakan bahwa obligasi itu memiliki masa berlaku yaitu dari tahun 1946-1956 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1946 tentang pinjaman dalam negeri atas angunan negara untuk usaha pembangungan negara.

Pada ayat 4 Pasal 3 disebutkan, ‘uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini akan dibayar kembali dalam selama-lamanya 40 tahun dihitung mulai tahun sesudah sesuatu perjualan sebagai dimaksud dalam ayat ke empat pasal 1 diselenggarakan’.

“Kalau kita mengacu pada obligasi tersebut. Setahu saya pada tahun 80an ada upaya atau pengumuman dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki obligasi tersebut untuk melaporkan kepada negara. Pada saat itu dibatasi lima tahun untuk melaporkan itu,” katanya.

Namun demikian, jelas Muharuddin, kondisi Aceh saat itu masih sangat terbatas karena belum memiliki saluran telepon. “Kita belum memiliki HP dan informasi dikoran sangat terbatas. Maka wajar ada masyarakat Aceh saat itu tidak tahu ada imbauan tersebut,” katanya.

Melihat hal itu, Muharuddin meminta pemerintah pusat untuk melihat keadaan Aceh yang terbatas secara wajar. Dia berharap, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sama kepada pemegang obligasi, selain untuk Nyak Sandang karena masih banyak masyarakat Aceh yang memegang obligasi.

Selain Nyak Sandang, ternyata Nurliana, warga Lamnyong, Banda Aceh, hingga kini juga masih menyimpan tujuh obligasi milik ayahnya, almarhum M Husen Sab (74) yang saat itu turut menyumbang harta benda membantu membeli pesawat jenis Dakota pasca-Indonesia merdeka.

Ketujuh obligasi itu diperlihatkan kepada anggota DPR RI, M Nasir Djamil dan wartawan di rumahnya di kawasan Lamnyong, Banda Aceh, Selasa (3/4). Dari tujuh lembar surat itu, tiga lembar bernilai Rp 10.000, tiga lembar bernilai Rp 1.000, dan satu lembar bernilai Rp 100.

“Total nilai dari tujuh lembar obligasi Rp 33.100. Obligasi ini saya temukan dalam brangkas Abu ketika membersihkan rumah Abu di Gampong Keramat Luar, Kota Sigli,” katanya didampingi suami, Nurdin SH menceritakan kronologis asal muasal dari obligasi tersebut.

Nurliana mengakui bahwa semasa hidup ayahnya, tidak pernah memberitahu tentang adanya obligasi tersebut. Lembaran utang negara itu baru diketahui pihak keluarga setelah ayahnya, M Husen Sab meninggal dunia pada 1982.

Selaku ahli waris, anak-anak M Hisen Sab, termasuk Nurliana pernah menyurati Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gusdur dan Bank Indonesia (BI) untuk mengklaim obligasi tersebut. Namun usaha itu hingga kini belum membuahkan hasil.

“Tahun 1999 saya sudah pernah surati ke Presiden Gusdur dan BI. Saya juga berusaha ke BI Lhokseumawe, tapi juga tidak bisa. Ini sudah pernah urus tapi tidak pernah tembus. Makanya kali ini saya mohon kali untuk bisa diproses (diklaim,” katanya.

Sementara anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengatakan DPRA perlu membentuk panitia kerja (Panja) obligasi masyarakat Aceh. DPRA bisa mengundang para pihak yang dinilai layak dan patut untuk memberi keterangan tentang ini.

“Seperti mantan gubernur Aceh. Karena mereka pernah menjabat, mungkin pernah mendengarkan masalah ini. Keterangan mereka ini baru dinilai layak dan patut. Nanti juga diminta keterangan dari pakar-pakar,” ujarnya. (mas)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul DPRA Bentuk Tim Inventarisasi Obligasi, http://aceh.tribunnews.com/2018/04/04/dpra-bentuk-tim-inventarisasi-obligasi?page=2.

Editor: bakri